Pidie - Sebanyak 56 ASN, dari Disdukcapil, Dinsos, dan Diskominsa Pidie mengikuti Bimbingan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Rabu (14/1/2026), dengan fokus utama pada pemanfaatan NIK dan IKD untuk mendukung transformasi digital pemerintahan.

Kegiatan yang digelar di di Aula Dinsos,Pidie ini merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Pidie dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran pascabencana.

Bimtek diisi oleh tiga narasumber. Materi pertama tentang Manajemen Keberlangsungan Layanan disampaikan Andi Rahmat Kaswar, S.Si., selaku Analis Kebijakan Pertama. Materi kedua tentang Pemanfaatan NIK dan IKD dalam mendukung transformasi digital disampaikan Muhamad Nasruli, S.Sos., selaku Penata Layanan Operasional. Materi ketiga tentang Perlinsos, Citizen Perlinsos, dan Bimbingan Teknis Perlinsos disampaikan Andre Silvius Battu, S.M., selaku Analis Kebijakan Pertama.

Usai menerima materi, peserta langsung mempraktikkan cara mendaftar di Portal Agen Perlinsos. Para ASN ini diproyeksikan menjadi pelopor di lapangan untuk membantu masyarakat mendaftar dan memperoleh bantuan sosial (bansos).

Kehadiran Diskominsa dalam kegiatan ini memiliki peran strategis sebagai enabler transformasi digital. Jika Disdukcapil bertugas dalam penerbitan dan aktivasi IKD serta Dinsos melakukan pendataan penerima Perlinsos, maka Diskominsa memastikan konektivitas, dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sinkronisasi data NIK agar layanan tidak terhambat di wilayah terdampak.

Sekretaris Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Aan Syaiful Ambia, S.E., mengatakan kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi bagian dari upaya memastikan warga terdampak tetap mendapatkan hak layanannya.

“Kami turun untuk memastikan masyarakat terdampak tetap terlayani. Kita lakukan koordinasi, sosialisasi terkait IKD, dan verifikasi langsung dengan kecamatan. Tidak hanya sosialisasi, tapi harus menghasilkan pemahaman bersama dan langkah tindak lanjut terkait permasalahan di lapangan,” ujar Aan.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Setdakab Pidie, Apriadi, S.Sos., ia menegaskan pemerintah harus hadir memberikan rasa aman di tengah bencana yang masif.

“Kita harus melakukan pemulihan terhadap dampak bencana tersebut. Pemerintah harus bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan bencana yang begitu masif, kita harus banyak bersabar,” kata Afriadi.

Menurutnya, pemerintah harus tangguh menghadapi bencana dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

“Peran pemerintah adalah memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Mudah-mudahan kita harus kuat, tahan bencana, harus bisa tangguh bencana. Kehadiran Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri akan memudahkan kita terkait apa persoalan yang ada dan apa manfaat yang bisa diambil,” ujarnya.

Ia berterima kasih atas pendampingan dari pemerintah pusat dan berharap kebutuhan daerah dapat terakomodasi.

“Karena menghadapi dinamika masyarakat pasti ada kendalanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampaikan apa yang menjadi kekurangan kami sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Pidie,” pungkas Asisten II sebelum menutup sambutan pembukaanya.

Sebagai tindak lanjut, pada esok harinya KemenPANRB bersama Kemendagri, Disdukcapil, Dinsos, dan Diskominsa akan turun langsung ke dua kecamatan terdampak bencana, yakni Kecamatan Mutiara dan Mutiara Timur, untuk melakukan pendataan dan verifikasi langsung masyarakat penerima layanan IKD dan bansos. [sa/diskominsa]

Tags Pidie  Transformasi Digital