Pidie - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Pencapaian tersebut menjadi prestasi ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Pidie.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala Perwakilan BPK Aceh, Andri Yogama, diterima Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, di Aula BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).

"Penghargaan ini merupakan bentuk konsistensi dan komitmen Pemkab dalam menjaga transparansi, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Bupati Pidie usai menerima penghargaan.

Bupati menambahkan, katanya, ia mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab Pidie atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK perwakilan Aceh.

Menurutnya, capaian tersebut menempatkan Kabupaten Pidie sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga konsistensi pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan.

“Keberhasilan ini menjadikan Pidie sebagai daerah yang konsisten dalam pengelolaan keuangan, juga transparan dalam kurun waktu yang panjang, termasuk upaya mewujudkan reformasi birokrasi,” jelasnya.

Sementara itu, Jubir Bupati Pidie, Andi Firdaus, menyebutkan, opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

"Prestasi ini menunjukkan bahwa Bupati Pidie sangat serius meningkatkan kualitas dalam proses pengelolaan keuangan di Kabupaten Pidie," ujarnya

Dikatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan hanya sekadar kebanggaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

“Pencapaian ini juga hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah, dukungan DPRK. Juga pengawasan dari berbagai pihak. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang” kata Andi.  

Demikian itu, Kepala Perwakilan BPK Aceh, Andrie Yogama, menjelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

“Opini WTP merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Tags Pidie  Penghargaan WTP