Pemkab Pidie Raih Empat Penghargaan Dari BPKP Aceh

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabup | Kamis, 25 April 2024 | Berita 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie meraih empat kategori penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait tata kelola pemerintahan dengan baik, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu (24/04/2024).

Empat penghargaan tersebut yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 2, Manajemen Risiko Indek (MRI) level 2, dan Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) level 3.

Adapun penghargaan ini diterima Penjabat (Pj) Bupati Pidie, Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si., dari Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Supriyadi, S.E., M.M., saat menghadiri Rakor Teknis Pengawasan se-Aceh, dengan Tema “Sinergitas Pengawasan Yang Inklusif Menuju Pencapaian Pembangunan Aceh Yang Berkualitas”.

Atas pencapaian ini, Pj Bupati Pidie, Wahyudi mengatakan, keberhasilan meraih penghargaan dari BPKP merupakan hasil kerjasama semua pihak sehingga tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah, pada hari ini Kabupaten Pidie mendapatkan beberapa predikat dari BPKP Aceh, hal ini harus kita syukuri bersama atas kerja keras selama ini, dan kita jadikan semangat agar bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik kedepan,dan untuk mewujudkan Pidie yang mulia," kata Wahyudi seperti disampaikan Plt Kabag Prokopim Pidie, Muhammad Ady Rizka.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pidie, (Inspektur) Mukhlis, S.Sos., M.Si., yang mendampingi Pj Bupati Pidie juga menjelaskan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma peran Inspektorat menjadi pengendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

“Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus menjadi ujung tombak dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal APIP harus memiliki Kapasitas, Kapabilitas dan Integritas yang tinggi,” jelas Muklis.

Untuk itu, tambah Muklis, Pemerintah Daerah untuk senantiasa melakukan penguatan APIP, sehingga APIP menjadi tempat konsultasi, asistensi dan fasilitasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.