Pidie - Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjalankan Gerakan Mal Pelayanan Publik (MPP) Peduli.

Gerakan ini untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan prioritas pascabencana.Program ini digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan tagline MPP Peduli (Pelayanan Dekat untuk Warga Lebih Inklusif).

Kementerian PANRB mendorong percepatan pemulihan 20 MPP yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komitmen itu dibahas dalam Forum Sinergi Pemulihan Penyelenggaraan 20 MPP Pascabencana di Jakarta, Rabu 16 September 2026.

Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengatakan MPP Peduli adalah upaya khusus terkait pemulihan layanan pascabencana.

“Kami berharap MPP bisa terlayani dengan baik sesuai dengan standar dan harapan masyarakat. Kami siap bantu dari pusat,” ujar Yanuar saat memberikan sambutan di Halaman Kantor DPMPTSP Pidie, Selasa (13/10/2026).

Pidie Siapkan Layanan Jemput Bola

MPP Kabupaten Pidie telah soft launching pada 26 November 2024 di Kantor DPMPTSP di samping Masjid Agung Al-Falah Sigli.

MPP ini diresmikan secara nasional bersama 42 MPP baru lainnya oleh Menteri PAN-RB pada 12 Desember 2024.MPP Pidie menghimpun 8 OPD dan instansi vertikal, mulai dari Polres, Kejari, hingga BPJS.

Plt. Kepala DPMPTSP Pidie, Sri Rahayu, mengatakan kegiatan MPP Peduli ini memang hanya berlangsung selama 1 hari yaitu Pada tanggal 13 Oktober 2026, namun MPP Kabupaten Pidie akan terus hadir guna melakukan layanan publik dengan melibatkan berbagai gerai pelayanan instansi daerah maupun vertikal secara terintegrasi dan terpadu bagi Masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie.

“Prinsipnya layanan tidak boleh berhenti. Jika gedung MPP terganggu, kita aktifkan pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, dan kanal alternatif di kecamatan. Ini sesuai arahan KemenPANRB agar layanan tetap mudah, cepat, dan terpadu,” kata Sri Rahayu dalam laporannya.

Ia menyebut, layanan prioritas yang tetap berjalan meliputi perizinan berusaha, administrasi kependudukan, BPJS, pajak, hingga konsultasi obat dan makanan melalui Anjungan ATM BPOM di MPP Pidie.

Wakil Bupati Pidie, Al Zaizi, menyambut baik gerakan tersebut. Menurutnya, MPP Peduli sejalan dengan visi Pidie Meusyeuhu yang mengedepankan pelayanan inklusif.

Ia berpesan agar seluruh SKPK dan instansi vertikal yang bergabung di MPP tidak memperlambat layanan.

“MPP harus membuktikan fungsi sejatinya sebagai solusi pelayanan publik yang responsif dan penuh empati. Kami minta seluruh SKPK dan instansi vertikal yang bergabung di MPP untuk solid. Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Dalam kondisi apapun, masyarakat harus tetap dilayani,” ujar Wabup saat pembukaan MPP bersama PANRB RI.

Menurutnya, baik buruknya suatu daerah dinilai dari pelayanan publiknya. Karena itu, Pemkab Pidie terus berkomitmen memperbaiki diri untuk memberikan pelayanan terbaik.

“Berikan pelayanan dengan ramah, profesional dan sepenuh hati sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Semoga MPP Peduli memberi kemudahan sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan berkualitas,” pungkasnya.

Pemkab Pidie memastikan fasilitas ramah difabel, pojok baca, ruang laktasi, dan tempat bermain anak di MPP tetap menjadi standar layanan saat pemulihan penuh dilakukan.

Usai pembukaan seremonial, Wabup Pidie Al Zaizi bersama unsur Forkopimda dan perwakilan Kementerian PANRB meninjau langsung pelayanan publik yang sedang berlangsung di gerai-gerai MPP.Rombongan berdialog dengan petugas dan masyarakat yang sedang mengurus layanan, untuk memastikan pelayanan berjalan ramah, cepat, dan sesuai standar.

Turut hadir dari Kementrian Pusat, Perwakilan KemenPan RB, Kemenkeu, Kemenkum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perwakilan dari POLRI, perwakilan dari BPJS dan Perwakilan dari BKPM Pusat, perwakilan Pemerintah Aceh dari Biro Organisasi, Perwakilan dari Instansi Vertikal perwakilan di Aceh.

Dari Kabupaten Pidie, unsur Forkopimda, Para Staf Ahli, Para Asisten Setdakab Pidie, para Kepala Dinas dan camat, para kepala instansi vertikal, Kadin Pidie, para kepala BUMN dan BUMD, para Pimpinan Perusahaan. [sa/Diskominsa]

Tags Mal Pelayanan Publik  Pidie