Pidie – Pemerintah Kabupaten Pidie berhasil lolos passing grade dan menjalani tahapan visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Aceh (KIA).

Pada hari pertama visitasi, Rabu (7/10/2026), KIA melakukan penilaian terhadap tiga daerah, yakni Kabupaten Pidie, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya di Kantor KIA, Banda Aceh.

Ketua KIA, Junaidi Surya, mengatakan hanya kabupaten/kota yang memenuhi nilai minimal 65 berdasarkan kuesioner yang berhak melaju ke tahap visitasi.

“Ini merupakan tahapan penilaian Monev KIP 2026 bagi kabupaten/kota yang memenuhi passing grade minimal 65 berdasarkan kuesioner yang telah disusun KIA,” kata Junaidi, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, dalam tahapan visitasi tersebut, KIA mendalami sejumlah aspek terkait komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

“Ada empat aspek utama yang menjadi perhatian, yakni inovasi digital dan nondigital beserta dampaknya terhadap publik, komitmen pimpinan daerah dalam mendukung anggaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta fasilitas keterbukaan informasi, strategi dan penyebarluasan informasi kepada publik, serta kolaborasi dengan lintas sektor untuk memperkuat keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Junaidi menambahkan, hasil penilaian nantinya merupakan kompilasi nilai kuesioner dan nilai presentasi pemerintah kabupaten/kota saat visitasi.

“Nilai kuesioner dan nilai presentasi akan dikompilasi menjadi skor final hasil Monev,” ujarnya.

Hasil akhir Monev KIP 2026 akan menentukan predikat pemerintah daerah, mulai dari Cukup Informatif, Menuju Informatif hingga Informatif sebagai predikat tertinggi.

Hasil penilaian tersebut rencananya diumumkan kepada publik dalam Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

“Kegiatan monev atau visitasi ini akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan terhadap kepala daerah di Aceh,” pungkas Junaidi.

Komitmen Pidie Menuju Informatif

Wakil Bupati Pidie, Al Zaizi, menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar mengejar predikat, melainkan kewajiban pemerintah.

“Keterbukaan informasi publik adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kami di Pidie berkomitmen untuk terus memperkuat peran PPID dan memastikan setiap informasi publik dapat diakses masyarakat dengan mudah, cepat, dan akurat,” ujar Al Zaizi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Pidie, Nasrinah Hanim, S.STP., M.PA., mengatakan pihaknya telah memaparkan berbagai inovasi di hadapan tim KIA.

“Kami sudah menyiapkan berbagai inovasi digital, mulai dari optimalisasi website PPID, kanal media sosial Pemda, yang mendukung transparansi harga pangan. Semua itu kami presentasikan sebagai bukti komitmen,” kata Nasrinah.

Ia menambahkan, dukungan anggaran dan fasilitas PPID terus diperkuat serta kolaborasi lintas SKPK berjalan baik.

“Target kita tahun ini Pidie bisa meraih predikat Informatif. Ini bukan hanya soal penghargaan, tapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat keterbukaan informasi,” pungkasnya. [sa/Diskominsa]

Tags Pidie  Keterbukaan Informasi Publik