Pidie - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi(PRR) Aceh menggelar monitoring di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Pemkab setempat, Kamis (3/9/2026). Pertemuan ini difokuskan pada realisasi serapan dana Transfer ke Daerah Khusus (TKD) serta percepatan penanganan infrastruktur jalan, jembatan, dan sungai, pemulihan lahan sawah, pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Pidie 26 November 2025.

Monitoring ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Aceh, khususnya Kabupaten Pidie yang menjadi salah satu daerah terdampak pada akhir tahun lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Satgas PRR bersama Pemkab Pidie membahas tiga fokus utama.

Pertama, realisasi dan serapan dana TKD untuk penanganan bencana.

Kedua, progres penanganan infrastruktur meliputi perbaikan jalan, jembatan, sungai, hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.

Ketiga, pemulihan lahan sawah milik petani agar produktivitas pertanian kembali normal.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Pidie, Apriadi, S.Sos., menyampaikan bahwa penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Pidie telah memasuki tahap transisi.

Sejak masa tanggap darurat hingga saat ini, Pemkab Pidie telah mengalokasikan dana lebih dari Rp. 16.823.096.300 untuk pemulihan.

“Proses transisi ini saat ini dilakukan oleh dinas terkait. Untuk infrastruktur jalan ditangani PUPR, BPBD menangani kebencanaan, dan untuk lahan ditangani oleh Perkim,” ujar Apriadi saat membuka rakor.

Lebih lanjut Apriadi menegaskan, kehadiran hari ini bukan lagi untuk membahas persoalan kemarin.

“Hari ini kita hadir disini tidak lagi dalam persoalan kemarin. Hari ini bentuknya adalah kita membangun komunikasi. Dalam proses inilah kita bergerak. Ayo kita sama-sama bergerak. Pak Bupati juga sangat menginginkan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Apriadi menegaskan Pemkab Pidie siap bersinergi dan menyediakan data pendukung untuk memastikan monitoring berjalan efektif.

Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat mempercepat penyaluran bantuan, memperbaiki infrastruktur vital, dan mengembalikan aktivitas masyarakat serta pertanian di Pidie pasca bencana.

Ia juga memastikan seluruh hasil monitoring dan laporan pertemuan ini akan disampaikan langsung kepada Bupati Pidie.

“Laporan ini akan saya sampaikan kepada Bupati,” pungkasnya.

Hal senada, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd. selaku perwakilan Tim Satgas PRR wilayah Aceh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut monitoring yang dilakukan setiap bulan sesuai arahan Menteri.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang kita lakukan setiap bulan. Sesuai arahan Pak Menteri, setiap bulan untuk memonitor terkait perkembangan penanganan infrastruktur,” ujarnya.

Imran juga meminta kepada seluruh SKPK terkait untuk mengambil peran masing-masing melakukan pengawasan intensif. Ia menyebut pada 22-23 Juli lalu telah dilaksanakan sinkronisasi data.

“Untuk yang rusak ringan dan sedang, tahun ini akan segera diselesaikan. Yang rusak berat tahun 2027 akan dianggarkan,” jelasnya.

Di akhir, Imran berharap dapat kembali bertemu dalam forum seperti ini dengan progres yang luar biasa.

“Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan forum seperti ini dengan progres yang luar biasa,” pungkasnya.

Pemkab Pidie menyatakan komitmen untuk terus bersinergi dengan Satgas PRR agar seluruh program pemulihan pasca bencana dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Rencana Aksi

Berikut data diperoleh dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie, Ali Basyah.

          I. Bidang Perikanan Budidaya

Prasarana;

1. Normalisasi saluran tambak di Gp. Cot Jaja Kec. Simpang Tiga, anggaran 2026: Rp162.201.124

2. Normalisasi saluran tambak Gp. Lhueue Kec. Simpang Tiga, anggaran 2026: Rp276.980.000

3. Normalisasi Saluran Tambak Gp. Sukon Kec. Simpang Tiga, anggaran 2026: Rp50.640.000

4. Normalisasi Saluran Tambak Gp. Pasi Ie Leubeu Kec. Kembang Tanjong, anggaran 2026: Rp248.430.000

5. Normalisasi Saluran Tambak Gp. Ulee Kec. Glumpang Baro, anggaran 2026: Rp90.695.918

6. Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak Dalam Kabupaten Pidie, jadwal: 2027

7. Rehabilitasi Pintu Air Tambak/ Daka, jadwal: 2027

Sarana;

1. Pengadaan bibit udang vaname dan pakan, jadwal: 2028 dan 2029

2. Pengadaan sarana kincir untuk pembudidaya tambak udang semi intensif dan intensifies, jadwal: 2028 dan 2029

       II. Bidang Pendidikan

Jumlah penerima bantuan dana Pendidikan untuk perbaikan fisik sebanyak 70 sekolah, TK:10, SD:56, SMP:4.

Jumlah anggaran yang disiapkan, TK: Rp. 2.057.839.000, SD: Rp. 56.474.594.000, SMP: Rp. 11.092.326.000, total Rp. 69.624.759.000,-

 Realisasi Fisik;

Persentase progres pembangunan/renovasi fisik di lapangan

Gelombang I

TK/PAUD: 8 dari 10 sekolah = 95%, SD: 8 dari 56 sekolah = 80%, SMP: 3 dari 4 sekolah = 85%

Gelombang II

SD: 48 dari 56 sekolah = 45%, SMP: 1 dari 4 sekolah = 85%, Realisasi Keuangan

Persentase dana yang sudah dicairkan/digunakan;

Gelombang I

TK/PAUD: 8 Sekolah = 80%, SD: 8 Sekolah = 70%, SMP: 3 Sekolah = 85%

Gelombang II

SD: 48 Sekolah = 70%, SMP: 1 Sekolah = 70%

Kesimpulan: Program ini kemungkinan DAK Fisik Bidang Pendidikan / Rehab Sekolah yang dicairkan bertahap 2 gelombang.

     III. Bidang Sosial

Untuk bantuan Stimulan Kemensos berupa Jadup, Isi Hunian, dan Ekonomi, diantaranya:

- Tahap I: Jadup 574 Jiwa, Isi Hunian 165 KK, Ekonomi 165 KK. Status: Sudah diajukan ke Kemensos

- Tahap II: Jadup 19.319 Jiwa, Isi Hunian 4.288 KK, Ekonomi 4.288 KK. Status: Sudah diajukan ke Kemensos

- Tahap III: Jadup 204 Jiwa, Isi Hunian 48 KK, Ekonomi 48 KK. Status: Sudah diajukan ke Kemensos

Jumlah Total: Jadup 20.097 Jiwa, Isi Hunian 4.501 KK, Ekonomi 4.501 KK. Status: Sudah diajukan ke Kemensos

    IV. Bidang Perkim

Realisasi pencairan bantuan stimulan rumah terdampak bencana kabupaten pidie sebanyak tiga belas rumah dengan jumlah Bantuan Stimulan: Rp465.000.000

 - Tahap I:

 R. Ringan 5 unit, R. Sedang 16 unit, R. Berat 52 unit, Relokasi 92 unit.

 Total Tahap I: 165 unit

- Tahap II:

 R. Ringan 1.205 unit, R. Sedang 27 unit, R. Berat 3 unit, Relokasi -.

 Total Tahap II: 1.235 unit

- Jumlah Tahap I+II:

 R. Ringan 1.210 unit, R. Sedang 43 unit, R. Berat 55 unit, Relokasi 92 unit.

 Total Keseluruhan: 1.400 unit

Catatan: RR = Rusak Ringan, RS = Rusak Sedang. Besaran bantuan RR Rp15 juta, RS Rp30 juta.

       V. Bidang Pertanian

Program rehab sawah di Kab. Pidie target 287 Ha dengan anggaran 1,3 Miliar. Sampai Juli 2026 fisiknya sudah 76,23?n penyerapan anggaran sudah 90,48%.

    VI. Bidang Pengairan

Untuk irigasi dan tebing sungai masih tahap persiapan lelang dan akan dikebut Agustus-Desember 2026 dan eksekusi fisik besar-besaran dimulai September. Dana terbesar dialokasikan untuk perkuatan tebing 2,6 M dan irigasi 1,35 M.

Peninjauan Langsung Penanganan Infrastruktur 

Tim dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS Sumatera I) Kementerian Pekerjaan Umum, sulaiman menjelaskan pemasangan kawat bronjong di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Baro, yang dikerjakan melalui kolaborasi antara BWS Sumatera I bersama mitra dan relawan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah rampung 100 persen menggunakan dukungan alat berat berupa excavator untuk mempercepat pemasangan struktur kawat berisi batu tersebut.

“Pemasangan bronjong mencakup beberapa titik krusial, seperti di kawasan Meunasah Kumbang sepanjang 200 meter serta area sekitar Dayah Nurul Islam Paloh di sepanjang Sungai Krueng Baro. Adapun rata-rata tinggi bronjong yang digunakan 7 meter dengan pengecoran 12 hingga 14 lapis. Pemasangan dimulai dari bulan Maret 2026 dan rampung Mei 2026,” jelas Sulaiman. [sa/Diskominsa]

Tags Pidie