Pidie - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pidie. Hal ini disampaikan Bupati Sarjani dalam sambutan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMDes Kabupaten Pidie Tahun 2025 di Oproom Setdakab setempat, Selasa (14/10/2025).

Menurut Sarjani, ada empat hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan agar BUMDes berjalan dengan baik, yaitu: pertama, penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pengurus BUMDes.

Kedua, peningkatan inovasi dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan teknologi. Ketiga, penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk membangun kepercayaan publik. Keempar, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital agar BUMDes dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

“BUMDes merupakan pilar penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Karena BUMDes memiliki peran vital untuk meningkatkan pendapatan asli gampong, membuka lapangan kerja, mengelola potensi lokal, serta mendorong inovasi ekonomi masyarakat,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Sarjani menegaskan bahwa Rakor BUMDes momentum penting untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah strategis dalam memajukan perekonomian gampong melalui penguatan peran BUMDes.

“Melalui Rakor ini, mari kita satukan visi dan langkah untuk memperkuat komitmen, memperluas jaringan, dan bekerja lebih keras demi kemajuan BUMDes di Kabupaten Pidie,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Aditya Hendra Krisna, S.E., M.M., juga menjelaskan, saat ini desa telah menjadi subjek utama sekaligus penggerak ekonomi lokal, bukan lagi sekadar objek pembangunan.

Demikian itu, rakor ini penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan desa agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi lokal.

Selain itu, bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan BUM Desa, serta merumuskan langkah strategis kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa.

“Karena desa saat ini tidak lagi menjadi objek bantuan, tetapi menjadi motor penggerak utama ekonomi masyarakat. Kebijakan pembangunan desa diarahkan melalui optimalisasi BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa,” ungkapnya.

Adapun peserta Rakor BUMDesa berjumlah 150 orang, terdiri dari camat, Tenaga Pendamping Profesional atau TPP, SKPK, Forkopimcam, pengurus asosiasi BUMDes, Direktur BUMDes, BUMDes Bersama atau BUMDesma, dan 37 BUMDes yang belum terdaftar.

Turut Hadir pada Rajor ini, Sekda, Drs. Samsul Azhar, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Wahidin, S.STP., M.Si., Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, S.H., Dandim 0102/Pidie yang diwakili oleh Pasi Intel Kodim Kapten Inf Akhmad Rijani Elmi, Wakapolres Pidie Kompol Dwi Arys Purwoko, S.IP., S.I.K., M.H , Kasi Datun Kejari Pidie Wahyuddin, S.H., M.H., serta Wakil Ketua I MPU, Pidie Tgk. H. Ilyas Abdullah. [sa/ Diskominsa Pidie]