Pidie - Menindaklanjuti Surat Edaran Pememerintah Aceh dalam rangka peningkatkan pelayanan publik yang berkualitas,  Dinas Komunikasi Informatika (Diskominsa) Dan Persandian Kabupaten Pidie menghadiri Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N LAPOR di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (31/8/ 2023).

Kepala Diskominsa Pidie, Muhammad Fadhli, S.Kom., M.Kom., didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi Publik (PKLIP), Kasmawati, SP., menjelaskan, SP4N LAPOR menjadi kanal utama aduan masyarakat, oleh karena itu pihaknya memenuhi SE Pemerintah Aceh guna mendukung peningkatan layanan publik.

“Mendapat amanah penanggungjawab teknis pengembangan SP4N LAPOR, kita berharap usai evaluasi ini aduan layanan publik SP4N LAPOR wilayah Kabupaten Pidie pengelolaannya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” pintanya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. Mawardi., dalam pembukaanya mengatakan, saat ini USAID bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan program Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) juga mendukung Pemerintah Aceh dalam pengelolaan pengaduan.

“Ada beberapa kegiatan USAID SEGAR di Aceh, diantaranya melakukan pendampingan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang dalam rangka memperkuat pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR, yang difokuskan pada persoalan hutan, lahan dan lingkungan hidup,” jelasnya.

Kemudian, katanya, selain pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR, beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga mengelola pengaduan secara mandiri, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP dan WH, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin dan Dinas Perhubungan.

Dalam hal ini, Sekda Aceh meminta, adanya semangat inovasi dan perubahan yang terus menerus dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa pelayanan publik terus menjadi lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan publik yang berkualitas bukanlah sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan cermin dari integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugas,” terangnya.

Untuk diketahui, monitoring ini menghadirkan empat pemateri, diantaranya, Rosikin dari Kemenpan RB,  Marwan dari Diskominsa Aceh, Dian dari perwakilan Ombudsman Aceh, Rasyid dari Kemendagri. []